Ada satu hal yang mengganjal di hati belakangan ini. Seringkali aku bicara soal tanggung jawab dan bagaimana kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Tapi kenyataannya, di balik layar, aku masih berhadapan dengan tembok besar bernama, birokrasi.

Ceritanya bermula saat aku dan suami ingin mendaftarkan BPJS anak-anak di jalur mandiri. Tapi sistem selalu menolak dengan alasan, “Sudah terdaftar.” Tak lama, perwakilan Pak RT datang mengantarkan kartu BPJS PBI untuk anak-anak. Kami kaget, karena kami tidak pernah merasa mendaftar.

​Mungkin bagi sebagian orang ini adalah rezeki. Tapi bagi kami, ini jadi dilema besar. Inilah alasan kenapa di tulisan-tulisanku sebelumnya, aku sering membahas rincian biaya kesehatan yang lumayan besar.

​Kenapa aku tidak pakai kartu PBI itu saja?

​Jawabannya sederhana, aku sadar diri.

​Meski ekonomi kami sedang sulit, aku tahu masih banyak orang di luar sana yang jauh lebih sulit dari kami. Mereka yang benar-benar tidak punya pilihan selain bergantung pada bantuan iuran tersebut. Aku tidak ingin mengambil jatah yang seharusnya milik mereka.

Selama ini, jika anak-anak sakit, kami mengandalkan asuransi dari kantor suami. Namun, asuransi kantor pun punya limit yang terbatas. Itulah kenapa aku tetap harus teliti menghitung setiap rupiah yang keluar.

Ada bagian yang bisa dibantu kantor, tapi ada bagian besar yang tetap harus kami tanggung sendiri secara mandiri.

Kami ingin sekali bermigrasi ke BPJS berbayar agar proteksinya lebih tenang dan pas, tapi prosedurnya ternyata “luar biasa”.

Katanya zaman sudah digital, tapi untuk urusan migrasi ini, aku tetap harus menempuh perjalanan jauh ke kantor BPJS.

Bagi seorang ibu, perjalanan ke sana itu bukan sekadar perjalanan fisik, tapi manajemen energi. Belum lagi kekhawatiran waktu, harus jemput anak sekolah pula.

​Kalau saja semua benar-benar bisa full online, tentu semuanya sudah selesai sejak kemarin. Tapi inilah realitanya. Ada jarak antara “niat jujur” dan “prosedur yang ribet”.

​Status BPJS anak-anak mungkin belum berubah menjadi mandiri hari ini. Bukan karena kami enggan membayar, tapi karena kami masih mencari celah waktu di tengah “survival mode” untuk mengurus segala administrasinya.

Pada akhirnya, aku belajar satu hal, tanggung jawab bukan cuma soal hasil akhir, tapi soal menjaga hati agar tidak mengambil yang bukan haknya.

Aku memilih untuk tetap berhitung dengan limit asuransi dan biaya mandiri, daripada harus membebani kuota bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan negara.